Berita TPG – Tunjangan Fungsional Guru Non-Sertifikasi vs TPG, Ini Perbedaannya – Perbedaan tunjangan guru non-sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) masih menjadi pertanyaan bagi banyak pendidik, terutama guru honorer, PNS, dan PPPK yang ingin mengetahui hak kesejahteraannya. Kedua bantuan tersebut sama-sama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru, tetapi memiliki sasaran penerima, persyaratan, dan besaran nominal yang berbeda.
Istilah tunjangan fungsional guru juga masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, guru perlu memahami nama program yang berlaku saat ini karena bantuan untuk guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat berbentuk bantuan insentif atau skema tambahan penghasilan tertentu, bergantung pada status kepegawaian dan instansi yang menaungi.
Pada 2026, terdapat perubahan penting dalam kebijakan kesejahteraan guru non-ASN di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Bantuan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik ditetapkan sebesar Rp400.000 per bulan. Sementara itu, TPG bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebesar Rp2.000.000 per bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan.
Lantas, apa saja perbedaan tunjangan guru non-sertifikasi dengan TPG? Berikut penjelasan lengkapnya.
Perbedaan Tunjangan Guru Non-Sertifikasi dan TPG
Perbedaan paling mendasar terletak pada status sertifikasi pendidik. Bantuan insentif ditujukan bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria program. Sebaliknya, TPG diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik serta memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan penyaluran.
Berikut tabel perbandingan yang dapat menjadi gambaran awal bagi guru.
| Komponen | Bantuan insentif guru non-ASN | Tunjangan Profesi Guru (TPG) |
|---|---|---|
| Sasaran utama | Guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi kriteria | Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan |
| Besaran untuk guru non-ASN di bawah Kemendikdasmen pada 2026 | Rp400.000 per bulan sesuai ketentuan program | Rp2.000.000 per bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan |
| Guru non-ASN dengan inpassing | Mengikuti ketentuan program insentif | Besaran mengikuti dasar nominal dalam SK inpassing atau penyetaraan |
| Guru ASN | Tidak otomatis menjadi penerima program insentif khusus non-ASN | Mengikuti ketentuan TPG bagi ASN |
| Persyaratan utama | Memenuhi kriteria penerima, keaktifan, dan validasi data | Sertifikat pendidik, pemenuhan persyaratan administrasi, beban kerja, dan validasi |
| Mekanisme penetapan | Berdasarkan ketentuan dan penetapan penerima program | Melalui verifikasi, validasi, dan penerbitan keputusan penyaluran |
| Frekuensi penyaluran | Mengikuti jadwal program dan ketentuan yang berlaku | Mengikuti mekanisme penyaluran yang berlaku pada tahun berjalan |
Tabel tersebut mengacu pada kebijakan Kemendikdasmen untuk guru non-ASN tahun 2026. Ketentuan bagi guru di bawah Kementerian Agama maupun guru ASN dapat berbeda sehingga perlu diperiksa berdasarkan program masing-masing.
Rincian Tunjangan Guru Non-Sertifikasi Tahun 2026
Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik tidak otomatis kehilangan kesempatan memperoleh dukungan kesejahteraan dari pemerintah. Salah satu program yang tersedia adalah bantuan insentif bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan.
1. Bantuan Insentif Guru Non-ASN
Pada 2026, bantuan insentif guru non-ASN meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang per bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk program ini dengan sasaran 377.143 guru.
Program tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik. Bantuan ini tidak sama dengan TPG karena penerimanya berada dalam kelompok yang belum memperoleh pengakuan profesional melalui sertifikasi pendidik.
Meski demikian, guru tidak cukup hanya berstatus honorer untuk langsung mendapatkan insentif. Penerima tetap harus memenuhi persyaratan program, termasuk ketentuan data dan administrasi yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
Karena jumlah penerima ditetapkan melalui mekanisme program, guru perlu memastikan data dirinya sesuai dan memantau informasi resmi dari kementerian atau instansi yang berwenang.
2. Tambahan Penghasilan bagi Guru ASN yang Belum Sertifikasi
Guru berstatus PNS atau PPPK yang belum memiliki sertifikat pendidik perlu membedakan bantuan insentif non-ASN dari skema tambahan penghasilan yang berlaku bagi guru ASN.
Dalam sejumlah pemberitaan dan percakapan, istilah Tamsil atau tambahan penghasilan guru kerap digunakan untuk menyebut dukungan bagi guru ASN yang belum menerima TPG. Namun, besaran, kriteria, serta mekanisme penyalurannya harus merujuk pada ketentuan yang berlaku untuk kelompok penerima tersebut.
Dengan demikian, nominal Rp400.000 untuk insentif guru non-ASN tidak dapat langsung dijadikan patokan bagi guru PNS atau PPPK. Guru ASN sebaiknya memeriksa informasi dari dinas pendidikan atau pengelola tunjangan sesuai status kepegawaiannya.
3. Tunjangan Khusus Guru Bukan Hal yang Sama dengan Insentif
Selain insentif dan TPG, terdapat Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang ditujukan kepada guru yang memenuhi persyaratan penugasan di daerah khusus.
Untuk guru non-ASN di bawah Kemendikdasmen, besaran TKG pada 2026 ditetapkan Rp2.000.000 per orang per bulan sesuai ketentuan program. Tunjangan ini berkaitan dengan kondisi geografis atau penugasan di wilayah khusus, bukan semata-mata karena guru belum memiliki sertifikat pendidik.
Oleh sebab itu, TKG tidak tepat jika dianggap sebagai nama baru yang menggantikan seluruh tunjangan fungsional. Insentif, TPG, dan TKG memiliki tujuan serta kriteria penerima yang berbeda.
Rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG)
TPG merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Sertifikat pendidik menjadi salah satu unsur penting, tetapi penerimaan tunjangan tetap bergantung pada validasi data dan pemenuhan persyaratan lainnya.
Besaran TPG juga tidak selalu sama untuk setiap guru. Perbedaan status ASN dan non-ASN serta kepemilikan SK inpassing dapat memengaruhi nominal yang diterima.
1. TPG Guru Non-ASN yang Belum Memiliki Inpassing
Untuk tahun 2026, Kemendikdasmen menetapkan besaran TPG guru non-ASN yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan sebesar Rp2.000.000 per bulan, selama guru tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku.
Nominal ini meningkat dibandingkan besaran sebelumnya, yaitu Rp1.500.000 per bulan. Pemerintah juga mengubah pola penyaluran TPG non-ASN di bawah Kemendikdasmen pada 2026 menjadi setiap bulan sesuai ketentuan penyaluran tahun berjalan.
Artinya, angka Rp1.500.000 yang masih banyak ditemukan dalam artikel lama tidak selalu sesuai dengan kebijakan TPG non-ASN Kemendikdasmen tahun 2026.
Guru perlu memperhatikan tahun anggaran ketika membaca informasi mengenai besaran tunjangan. Ketentuan lama dapat tetap relevan untuk menjelaskan kebijakan sebelumnya, tetapi tidak boleh langsung digunakan sebagai patokan nominal saat ini.
2. TPG Guru Non-ASN yang Sudah Memiliki Inpassing
Guru non-ASN yang memiliki SK inpassing atau penyetaraan memperoleh TPG berdasarkan gaji pokok yang tercantum dalam keputusan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.
Inpassing merupakan penyetaraan jabatan dan pangkat guru non-ASN dengan ketentuan tertentu. Karena nominalnya mengikuti dasar yang tercantum pada SK, besaran tunjangan guru yang satu dapat berbeda dari guru lainnya.
Guru yang telah memiliki SK inpassing sebaiknya memastikan dokumen tersebut tercatat dan sesuai dengan data administrasi yang digunakan dalam proses penyaluran tunjangan. Jika terdapat perbedaan informasi, koordinasikan dengan pihak yang menangani administrasi tunjangan.
3. TPG bagi Guru ASN
Bagi guru ASN, TPG pada prinsipnya berkaitan dengan gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran yang diterima dapat dipengaruhi oleh status kepegawaian, golongan atau pangkat, masa kerja, serta ketentuan administrasi dan perpajakan.
Karena itu, nominal TPG guru PNS atau PPPK tidak tepat jika disamakan dengan nominal tetap TPG guru non-ASN yang belum memiliki inpassing.
Guru ASN juga perlu memenuhi persyaratan sertifikasi, beban kerja, dan validasi data yang ditetapkan. Memiliki sertifikat pendidik saja tidak selalu berarti tunjangan langsung dapat dicairkan tanpa melalui proses administrasi.
Apakah Guru Bisa Menerima Insentif dan TPG Sekaligus?
Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah guru dapat menerima bantuan insentif non-sertifikasi sekaligus dengan TPG.
Jawabannya harus merujuk pada ketentuan masing-masing program. Insentif guru non-ASN ditujukan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, sedangkan TPG diberikan kepada guru bersertifikat yang memenuhi persyaratan. Perbedaan sasaran ini membuat keduanya tidak dapat dianggap sebagai tunjangan yang otomatis diterima bersamaan.
Jika seorang guru kemudian memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan TPG, status kelayakan serta bantuan yang diterimanya perlu diperiksa berdasarkan aturan program pada tahun berjalan. Jangan berasumsi bahwa penghentian atau pengalihan bantuan selalu berlangsung otomatis pada tanggal tertentu tanpa melihat ketentuan resmi.
Guru yang menerima informasi bahwa dirinya terdaftar pada dua program sekaligus sebaiknya meminta klarifikasi kepada pengelola tunjangan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan pemahaman mengenai hak penerima maupun status pembayaran.
Syarat Data yang Perlu Diperhatikan Guru
Baik bantuan insentif maupun TPG memerlukan proses administrasi. Guru perlu memastikan bahwa data yang digunakan dalam pendataan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tercatat pada sistem yang berlaku.
Beberapa hal yang sebaiknya diperiksa meliputi:
- Status kepegawaian, apakah guru berstatus ASN atau non-ASN.
- Status sertifikasi, termasuk kepemilikan sertifikat pendidik dan data terkait PPG.
- Data identitas, seperti NIK dan identitas guru yang tercatat pada sistem.
- Data penugasan dan keaktifan mengajar, sesuai ketentuan program.
- Data rekening dan dokumen pendukung, jika dipersyaratkan dalam proses penyaluran.
- Status validasi dan penetapan penerima, untuk memastikan apakah guru telah memenuhi persyaratan program.
Guru pada satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen dapat berkoordinasi dengan operator sekolah dan memantau layanan resmi yang relevan. Sementara itu, guru madrasah atau guru yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama perlu memeriksa informasi melalui jalur administrasi dan sistem yang digunakan instansinya.
Persyaratan teknis seperti beban kerja, batas waktu pembaruan data, dan prosedur pengajuan dapat berbeda menurut program. Karena itu, informasi dari tahun sebelumnya sebaiknya tidak langsung diterapkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Cara Memastikan Besaran Tunjangan yang Berhak Diterima
Agar tidak keliru membedakan bantuan insentif dengan TPG, guru dapat memulai dengan mengidentifikasi tiga hal: status kepegawaian, status sertifikasi pendidik, dan instansi yang menangani tunjangan.
Jika guru berstatus non-ASN dan belum bersertifikat, periksa apakah memenuhi kriteria bantuan insentif. Untuk guru non-ASN yang sudah bersertifikat, periksa persyaratan TPG serta status validasi dan penetapan penerimanya.
Bagi guru yang telah memiliki SK inpassing, dokumen tersebut perlu dipastikan sesuai dengan data yang digunakan dalam penyaluran. Sementara itu, guru ASN perlu memeriksa skema tunjangan yang berlaku untuk status PNS atau PPPK dan tidak menggunakan nominal bantuan khusus non-ASN sebagai acuan.
Apabila informasi yang ditemukan di internet berbeda-beda, utamakan pengumuman resmi kementerian, petunjuk teknis tahun berjalan, serta penjelasan dari dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama yang berwenang. Langkah ini membantu guru menghindari kesalahan dalam memperkirakan nominal dan jadwal pembayaran.
Kesimpulan
Perbedaan tunjangan fungsional guru non-sertifikasi dan TPG terletak pada sasaran penerima, persyaratan, serta dasar penetapan nominalnya. Pada 2026, bantuan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat di bawah Kemendikdasmen meningkat menjadi Rp400.000 per bulan, sedangkan TPG guru non-ASN yang belum memiliki SK inpassing ditetapkan sebesar Rp2.000.000 per bulan bagi penerima yang memenuhi persyaratan. Guru yang telah memiliki inpassing mengikuti dasar nominal pada SK terkait, sementara TPG guru ASN mengikuti ketentuan yang berlaku untuk status kepegawaiannya. Karena skema setiap instansi dapat berbeda, guru perlu memeriksa data dan informasi resmi sebelum menyimpulkan besaran tunjangan yang menjadi haknya.